SANAK.ID,PELAIHARI — Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan atensi penuh terhadap aspirasi yang disuarakan oleh kelompok mahasiswa terkait carut-marut distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian para nelayan lokal.
Aksi damai gabungan mahasiswa dari BEM Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut di Gedung DPRD Tanah Laut, Senin (18/5/2026), terkait distribusi BBM solar subsidi bagi nelayan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait persoalan kelangkaan dan dugaan penyalahgunaan solar subsidi untuk nelayan.
Pihak eksekutif mengakui bahwa celah penyimpangan dalam rantai pasok BBM subsidi memang menjadi tantangan berat yang sedang dihadapi saat ini.
“Sejak awal persoalan ini sudah menjadi perhatian kami, terutama terkait keterbatasan BBM untuk kebutuhan melaut yang diduga dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya, seperti penimbunan maupun penyalahgunaan kuota nelayan hingga dijual kembali,” ujar Rahmat, Senin malam (18/5/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM turut memicu munculnya praktik penyimpangan distribusi solar subsidi di lapangan.
Rahmat menegaskan, tuntutan mahasiswa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Pemkab Tala sebelumnya juga telah mengeluarkan instruksi terkait pengawasan distribusi BBM subsidi, baik untuk nelayan maupun sektor pengguna lainnya.
“Kami sudah menyurati PT Pertamina dan pihak distributor agar melakukan audit serta evaluasi terhadap pendistribusian BBM subsidi,” jelasnya.
Tidak sekadar evaluasi administratif, Pemkab Tanah Laut juga mendorong adanya sanksi berat bagi para oknum yang bermain dengan hak-hak nelayan kecil, serta memperkuat sinergi hukum di lapangan.
Selain itu, Pemkab Tala meminta PT Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi, termasuk pencabutan izin usaha jika ditemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna menindak praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi.
“Koordinasi terus dilakukan bersama aparat hukum agar tidak terjadi kelangkaan solar subsidi dan penyalahgunaan oleh oknum tertentu,” katanya.
Rahmat menambahkan, Pemkab Tala juga berencana mempercepat sertifikasi kapal nelayan untuk mempermudah aktivitas melaut. Selain itu, pemerintah daerah akan memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.(SANAK.ID/SYAIFUL)
