SANAK.ID, Pelaihari – Upaya memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin melalui rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Pertemuan yang berlangsung di Algoritma Resto Pelaihari. tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Mei 2026. Kamis (30/7/2026)
Forum ini diikuti oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin, Apt. Rinaldi Wibisono, Farm., beserta unsur Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnakerind, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, SE, MT, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus mendukung keberlangsungan Program JKN. Meski demikian, menurutnya, setiap kebijakan tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menyambut baik forum koordinasi tersebut karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak dapat berjalan beriringan sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin tanpa menimbulkan risiko gagal bayar di penghujung tahun,” ujar Ismail Fahmi.
Dalam pemaparannya, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa proyeksi APBD Tahun 2027 diperkirakan berada di angka sekitar Rp1,92 triliun, sedangkan kebutuhan anggaran mencapai kurang lebih Rp2,7 triliun. Sementara pada Perubahan APBD Tahun 2026, ruang fiskal yang tersedia hanya mampu mengakomodasi alokasi sekitar Rp49 miliar, termasuk anggaran JKN sekitar Rp12 miliar setelah diprioritaskan untuk pembayaran gaji serta hak tenaga PPPK dan tenaga outsourcing.
Ia menilai pemerintah daerah tidak dapat memaksakan penambahan anggaran apabila kondisi keuangan belum memungkinkan. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi tunggakan maupun gagal bayar pada akhir tahun anggaran.
Lebih lanjut, Sekda berharap seluruh pihak dapat membangun kesepahaman dalam menyusun kebijakan yang realistis sesuai kapasitas keuangan daerah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Tanah Laut diharapkan tetap berjalan optimal sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah. (SANAK.ID/ARIYANI)
