SANAK.ID,BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus memacu jajarannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, menegaskan bahwa instrumen penilaian kinerja seperti evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Reformasi Birokrasi (RB) jangan hanya dipandang sebagai penggugur kewajiban administrasi.
Hal tersebut ditegaskan Sekda saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas sekaligus Penguatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkungan Pemkab Tala, yang bertempat di Aeris Hotel, Banjarbaru, Kamis (21/5/2026).
Menurut Ismail Fahmi, instrumen-instrumen tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dari seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi dan SAKIP adalah instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat serta hasil yang terukur bagi masyarakat,” ujar Ismail Fahmi di hadapan para peserta FGD.
Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh pada tahun 2025 lalu harus menjadi cermin dan bahan pembelajaran bersama. Evaluasi tersebut wajib dijadikan batu loncatan untuk melakukan perbaikan dan dongkrak performa kinerja di tahun 2026 ini.
Dalam momentum tersebut, Sekda Ismail Fahmi turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perangkat daerah atas komitmen dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama ini. Secara khusus, ia memberikan pujian atas prestasi mentereng yang diraih oleh dua instansi di Pemkab Tala, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Meski demikian, Ismail mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan penghargaan yang sudah digenggam.
“Namun demikian, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Masih ada berbagai hal yang perlu dibenahi, baik dalam pembangunan Zona Integritas, penguatan reformasi birokrasi, maupun penerapan SAKIP yang lebih berkualitas,” tegasnya secara lugas.
Di akhir sambutannya, Sekda berharap seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran yang hadir dapat memanfaatkan kegiatan pendampingan ini dengan sebaik-baiknya. Ia meminta setiap instansi memahami betul indikator penilaian, mengidentifikasi kekurangan yang ada, serta memperkuat sinergi.
“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas dan peningkatan nilai RB maupun SAKIP bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah,” pungkasnya. (SANAK.ID/SYAIFUL)
