SANAK.ID,PELAIHARI– Sebagai langkah strategis untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara, Kepolisian Resor (Polres) Tanah Laut secara resmi menggelar Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Agenda penting ini dirangkaikan dengan penyerahan kertas kerja serta penandatanganan Pakta Integritas yang berlangsung khidmat di Joglo Wicaksana Laghawa, Markas Polres Tanah Laut, pada Rabu (14/1).
Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi institusi kepolisian setempat untuk menyamakan persepsi terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran selama satu tahun ke depan. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pimpinan lengkap, mulai dari Wakapolres Tanah Laut, para Pejabat Utama (PJU), hingga seluruh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Tanah Laut.
Dalam sambutannya, Kapolres Tanah Laut memberikan arahan tegas mengenai vitalnya pemahaman terhadap DIPA. Beliau menekankan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan pedoman fundamental dalam setiap gerak langkah operasional kepolisian.
Kapolres menginstruksikan agar seluruh satuan fungsi (Satfung) dan jajaran Polsek dapat mengelola anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian.
“Anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan yang paling utama adalah tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memiliki output yang jelas dalam mendukung tugas kepolisian,” ujar Kapolres di hadapan para personel.
Lebih lanjut, Kapolres mengingatkan bahwa DIPA dan kertas kerja yang diserahkan hari ini adalah alat kontrol. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam eksekusi program kerja, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan wewenang.
Puncak dari kegiatan ini adalah prosesi penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026. Momen ini menjadi simbol pengikat komitmen moral dan profesional seluruh pejabat serta personel Polres Tanah Laut.
Kapolres menegaskan bahwa Pakta Integritas ini merupakan wujud kesungguhan institusi dalam membangun zona integritas. Beliau mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran, baik itu korupsi, kolusi, maupun nepotisme yang dapat mencoreng citra Polri.
“Penandatanganan ini adalah janji kita bersama. Saya menekankan kepada seluruh jajaran untuk berkomitmen penuh menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menutup celah penyimpangan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas maupun penggunaan anggaran,” tegas Kapolres.
Melalui sosialisasi dan penandatanganan ini, Polres Tanah Laut menargetkan adanya peningkatan kualitas kinerja yang signifikan di tahun 2026. Ketersediaan dukungan anggaran yang dikelola dengan baik diharapkan berkorelasi lurus dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kapolres menutup arahannya dengan optimisme bahwa dengan tata kelola organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, visi untuk mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dapat terealisasi dengan baik di wilayah Tanah Laut.
“Mari kita jadikan dokumen ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih giat, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan mempertanggungjawabkan amanah negara sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
