SANAK.ID ,KOTABARU —Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru mencatat seluas 197,8 hektare lahan terindikasi terbakar berdasarkan data Sipongi KLHK per 20 September 2026. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut hingga kini masih menghadapi tantangan berat akibat kondisi geografis wilayah yang luas serta keterbatasan personel dan sarana pemadam.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., MIP., Senin (28/09/2026) , menjelaskan bahwa luasan tersebut mencakup sekitar 0,021 persen dari total wilayah Kabupaten Kotabaru yang mencapai 935.567 hektare.
Data tersebut diperoleh melalui pemantauan satelit yang terintegrasi dengan Manggala Agni dan data Sipongi KLHK. Namun, tidak seluruh titik panas telah dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Lahan yang terbakar didominasi kawasan hutan produksi, kebun rakyat, semak belukar, areal konsesi perusahaan, cagar alam, serta sebagian lahan milik pemerintah daerah.
Melinda juga mencatat peningkatan jumlah hotspot. Dari sekitar 197 titik api yang terpantau pada Juli hingga Agustus, jumlahnya kini meningkat menjadi kurang lebih 350 hotspot yang tersebar di wilayah daratan maupun Pulau Laut.
Meski demikian, BPBD mengingatkan bahwa data satelit memiliki keterbatasan. Kondisi awan dapat menghambat pembacaan satelit, sementara hotspot tidak selalu menggambarkan keseluruhan luas area yang terbakar. Karena itu, pengecekan langsung di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan, BPBD Kotabaru menerapkan strategi kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, pers, dan akademisi.
Penanganan di lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh BPBD, Tim Reaksi Cepat, relawan, Balakar atau Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), serta masyarakat setempat.
Namun, luasnya wilayah Kotabaru menjadi salah satu tantangan utama. Kondisi geografis yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan serta jarak antarkecamatan yang cukup jauh membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan waktu.
Selain itu, sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan maupun peralatan pemadam. Keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel, serta pembiayaan juga menjadi kendala dalam penanganan Karhutla.
BPBD Kotabaru juga menemukan adanya kebakaran yang kembali terjadi di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dipadamkan, salah satunya di wilayah Sungai Limau.
Meski terdapat indikasi pembakaran berulang, BPBD menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja. Penyelidikan terkait unsur kesengajaan merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Beliau menyebut faktor manusia menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai, terutama dalam kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran.
Selain menghadapi Karhutla, Kalak BPBD Kabupaten Kotabaru juga mengingatkan masyarakat mengenai ancaman kekeringan dan keterbatasan sumber air baku.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air dan mengedepankan kepentingan bersama dalam distribusi air untuk mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat.
Sementara untuk mencegah meluasnya Karhutla, BPBD mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah sembarangan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kotabaru, jangan membakar lahan ataupun hutan. Bahkan bakar sampah pun jangan. Kita tidak bisa memprediksi ke mana arah angin dan api bisa meluas,” tegas melinda.
BPBD juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api sekecil apa pun kepada BPBD, pemerintah desa, atau pihak terkait.
Dengan kondisi geografis Kotabaru yang luas dan terbatasnya sumber daya, BPBD menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan Karhutla maupun dampak kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. (SANAK.ID/RYAN WARDANI)
