SANAK.ID, Pelaihari– Performansi tata kelola anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat penilaian langsung dari pusat. Melalui sambungan video conference di Command Center Diskominfostasan. jajaran pemkab mengikuti evaluasi Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diselenggarakan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Kamis (18/06/2026)
Di hadapan tim validator nasional, Bupati H. Rahmat Trianto membeberkan tren positif rapor keuangan daerah. Data menunjukkan indikator IPKD Tanah Laut merangkak naik secara meyakinkan, di mana pada tahun 2021 berada di angka 9,38 dan berhasil menyentuh skor 9,70 pada tahun 2024. Pencapaian ini diklaim sebagai bukti keseriusan seluruh elemen daerah dalam mempraktikkan manajemen anggaran yang akuntabel.
Dalam implementasi program, Rahmat Trianto menekankan bahwa arah kebijakan daerah berjalan selaras dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemkab sendiri saat ini tengah memfokuskan sisa energi pada 25 program unggulan lokal, dengan skala prioritas utama yang tidak bergeser dari penguatan jaminan kesehatan, mutu pendidikan, serta kemudahan akses pelayanan dasar bagi warga.
Guna mendukung transparansi tersebut, aspek pelayanan berbasis digital kini semakin diperluas. Akses komunikasi publik seperti layanan kedaruratan Call Center 112 dan platform aduan daring pada instansi teknis dimanfaatkan secara penuh. Integrasi teknologi ini memotong jalur birokrasi lama, sehingga warga bisa menyampaikan keluhan maupun kebutuhan pembangunan secara kilat.
Penerapan sistem digital ini dinilai bukan sekadar pelengkap fasilitas, melainkan bagian dari transformasi birokrasi yang komprehensif. Melalui pengawasan publik yang lebih terbuka secara real-time, pemerintah daerah dapat lebih cepat mendeteksi prioritas pembangunan di lapangan serta meminimalkan potensi kebocoran anggaran belanja daerah.
Langkah modernisasi ini sekaligus menjawab tantangan zaman dalam menyeimbangkan antara kecepatan respons pelayanan dan ketepatan alokasi anggaran fiskal. Penguatan ekosistem digital internal ini diharapkan mampu mengatrol efisiensi kerja di seluruh dinas teknis, sehingga setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi kemakmuran masyarakat.
Saat sesi diskusi mengenai kemandirian fiskal, Bupati mengungkapkan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Laut yang kini menyentuh angka kisaran Rp286 miliar. Sektor pariwisata bersama klaster agrobisnis—seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan—menjadi motor utama penopang kas daerah. Diversifikasi ini terus dikejar demi mereduksi ketergantungan pada dana transfer pusat sekaligus mengurangi eksploitasi komoditas tambang yang lambat laun akan habis.
Adapun untuk postur belanja rutin, porsi anggaran belanja pegawai hingga tahun 2026 mampu ditekan di angka 29 persen, batas yang dinilai sangat ideal dan patuh terhadap regulasi negara. Langkah efisiensi ini sengaja dipertahankan sebagai bantalan darurat apabila terjadi kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat di masa mendatang. (SANAK.ID/ARIYANI)
