SANAK.ID ,KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan strategis ini dilangsungkan pada Rabu (18/11/2026) di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut, Kotabaru.
FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta para pejabat dan staf terkait di lingkungan Pemkab Kotabaru. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi mendalam guna memperkuat pemahaman aparatur dalam menjalankan reformasi birokrasi di setiap unit pelayanan.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan oleh Asisten III, Anang Muhammad Zen, ST, MT, ditegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Perbaikan pelayanan harus diwujudkan melalui sistem, perilaku, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat,” ujar Anang Muhammad Zen.
Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur sebagai motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi. Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi tuntutan administrasi, melainkan harus benar-benar dilaksanakan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Anang turut mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru atas terselenggaranya kegiatan ini.Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, menyampaikan pertanyaan, serta mendiskusikan berbagai hal yang perlu dipahami agar hasilnya dapat langsung diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama yang berkompeten di bidangnya, yakni:
1. Akhmad Hasmy, Ak, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, and Pengawasan I.
2. Irwan Yunizar, S.T., selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, and Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru melalui bidang komunikasi publik turut menyampaikan materi terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Hendra Indrayana. Materi ini menitikberatkan pada pentingnya kanal pengaduan publik sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi, yang sekaligus berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Ketua Panitia, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa FGD ini dirancang sebagai langkah nyata untuk mendorong kualitas pelayanan publik agar semakin berdampak bagi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan mampu menekan angka keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan online.
“Penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu bentuk pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan. Namun, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta budaya kerja para pemberi layanan agar semakin memahami kebutuhan masyarakat,” jelas Octo Brahma.
Beberapa aspek penting yang menjadi fokus perhatian dalam evaluasi pelayanan publik tahun ini meliputi:
-
Perbaikan proses bisnis dan cascading (penjabaran kinerja perangkat daerah).
-
Penyusunan serta publikasi standar pelayanan.
-
Penguatan budaya kerja.
-
Penerapan whistleblowing system (sistem pelaporan dugaan pelanggaran).
-
Pengelolaan konflik kepentingan.
-
Optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online.
-
Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan FGD ini, Pemkab Kotabaru optimis dapat membangun sinergi, komunikasi, dan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah. Tujuannya satu: menghadirkan pelayanan publik yang semakin sederhana, cepat, transparan, responsif, dan berkualitas, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru. (SANAK.ID/RYAN WARDANI)










