Menu ✖

Dark Mode
Bupati Tanah Laut Tekankan Peran Strategis Guru,Cetak Generasi Unggul di Era Digital Pemkab Kotabaru Gelar FGD Evaluasi Pelayanan Publik 2026, Dorong Reformasi Birokrasi Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi 2026, Pemkab Kotabaru Siapkan Tiga Langkah Strategis Polres Kotabaru Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Zebra Intan 2026 Polres Tanah Laut Gelar Operasi Zebra Intan 2026 Selama 14 Hari, Kedepankan Pendekatan Humanis Dari Jemaah untuk Jemaah, Pengelola Masjid Baitul Abror Kotabaru Gelar Pasar Murah

Kota Baru

Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi 2026, Pemkab Kotabaru Siapkan Tiga Langkah Strategis

Avatar photobadge-check


					Suasana Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemkab Kotabaru Tahun 2026 di Hotel Grand Surya Kotabaru.(SANAK.ID/Dok.Istimewa) Perbesar

Suasana Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemkab Kotabaru Tahun 2026 di Hotel Grand Surya Kotabaru.(SANAK.ID/Dok.Istimewa)

SANAK.ID,KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi. Agenda ini bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen serta implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.

Acara secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen dan laporan administratif.

Ia juga memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22. Sementara itu, nilai SAKIP berada pada angka 64,80 dengan predikat B (Baik).

“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegas Anang.

Anang meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat agar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing. Menurutnya, pimpinan perangkat daerah harus terlibat langsung dalam memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.

Selain itu, penyusunan indikator kinerja harus lebih terukur, pelaksanaan program berorientasi pada hasil, dan keterkaitan atau cascading kinerja perlu diperkuat, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru:

 

1. Memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

2. Meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan dalam pendampingan, sementara Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

3. Membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut dalam mekanisme yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap melalui pembinaan intensif ini, berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja serta penyelarasan program—dapat segera teratasi secara optimal. (SANAK.ID/RYAN WARDANI)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Pemkab Kotabaru Gelar FGD Evaluasi Pelayanan Publik 2026, Dorong Reformasi Birokrasi

18 November 2026 - 12:45 WITA

HUT ke-45 YJI, Pengurus Cabang Kotabaru Ajak Warga Jaga Kesehatan Jantung Lewat Senam dan Pemeriksaan Medis

15 November 2026 - 17:05 WITA

Kukuhkan 140 Sarjana Baru, STKIP Paris Barantai Kotabaru Catat 2.881 Lulusan Sejak 2012

14 November 2026 - 23:45 WITA

Menyongsong MTQ Kalsel 2027, Pemkab Kotabaru Resmi Dorong Seleksi Kafilah Sejak Dini

14 November 2026 - 12:06 WITA

Gerak Cepat Tim Macan Bamega Ringkus Perampok Kios di Semayap Kotabaru, Pelaku Ternyata Satpam

29 October 2026 - 13:27 WITA

Trending on Kota Baru