SANAK.ID, Pelaihari – Tata kelola keuangan Kabupaten Tanah Laut (Tala) di bawah nakhoda Bupati H. Rahmat Trianto, M.Si., M.Han., mulai menunjukkan tren positif. Meski baru menjabat sejak Februari 2025, angka kemandirian fiskal daerah ini sukses menyentuh level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Lonjakan ini menarik perhatian tiga akademisi Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala): Try Edi Suwarno, Rizky Aldi Setianda, dan Khalid Al Hadring Smith. Dalam analisis yang dikirimkan hari ini, Selasa (3/2), mereka menyoroti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tala yang menembus angka 12,17 persen pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menunjukkan grafik yang terus mendaki. Pada 2023, rasio kemandirian berada di angka 10,80 persen, kemudian naik tipis menjadi 11,05 persen pada 2024. Namun, memasuki tahun 2025, angka tersebut melonjak ke 12,17 persen dengan sokongan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp240,66 miliar.
Try Edi Suwarno menilai pergerakan ini sebagai sinyal kuat di masa transisi kepemimpinan.
“Lompatan ini membuktikan strategi intensifikasi pendapatan daerah mulai membuahkan hasil. Grafik yang menanjak di awal masa jabatan Bupati adalah modal yang sangat strategis,” ujar Try Edi.
Hal senada diungkapkan Rizky Aldi Setianda. Ia menyoroti ketangguhan ekonomi lokal Tala. Pasalnya, saat Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari Rp2.157,83 miliar (2024) menjadi Rp1.977,73 miliar (2025) PAD Tanah Laut justru tampil perkasa.
“Menariknya, saat dukungan pusat menurun, PAD kita justru bertahan dan naik ke angka Rp240,66 miliar. Ini indikasi bahwa visi Bupati dalam memperkuat sektor pajak dan retribusi daerah mulai berjalan nyata,” jelas Rizky.
Tantangan Menuju “Naik Kelas”
Meski demikian, Khalid Al Hadring Smith memberikan catatan kritis. Secara teori, daerah dengan rasio di bawah 25 persen masih masuk kategori pola hubungan ‘instruktif’, di mana ketergantungan pada pusat masih tinggi.
“Perjalanan menuju kemandirian penuh memang masih panjang. Namun, capaian 12,17 persen ini adalah modal sosial dan politik yang kuat bagi kepemimpinan H. Rahmat Trianto,” ungkap Khalid.
Para akademisi Politala ini optimis, jika inovasi dalam menggali potensi daerah terus konsisten dilakukan hingga 2030, Tanah Laut berpeluang besar “naik kelas” ke pola hubungan konsultatif (di atas 25 persen) pada akhir periode kepemimpinan nanti.
