SANAK.ID, PELAIHARI – Implementasi Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDM-P) terus dipacu di Kabupaten Tanah Laut. Hingga Jumat, 23 Januari 2026, program penguatan ekonomi kerakyatan ini dilaporkan mulai memasuki fase krusial, yakni pembangunan fisik gerai dan pemantapan birokrasi organisasi.
Di Bumi Tuntung Pandang, tercatat sebanyak 135 unit KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) telah terbentuk, yang terdiri dari 130 unit di level desa dan 5 unit di tingkat kelurahan. Skema ini dirancang untuk menghidupkan ekosistem usaha mikro yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal secara serentak.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tercatat sudah ada 14 desa yang memulai tahapan konstruksi bangunan gerai. Desa-desa pionir tersebut meliputi Desa Gunung Mas, Desa Sumber Mulia, Desa Ujung Baru, Desa Tirta Jaya, Desa Bajuin, Desa Martadah Baru, Desa Pulau Sari, Desa Bumi Jaya, Desa Kebun Raya, Desa Karang Rejo, Desa Gunung Makmur, Desa Sungai Jelai, Desa Bentok Darat, serta Desa Telaga Langsat.
Secara umum, pengerjaan fisik masih terus berjalan meskipun faktor cuaca yang tidak menentu kerap menjadi tantangan utama bagi pekerja di lapangan.
Diskopdag Fokus pada Tertib Administrasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Diskopdag) Tanah Laut kini tengah memberikan atensi khusus pada aspek legalitas dan administrasi.
Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Latif Kamarudin, menekankan pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai marwah koperasi, meskipun unit usaha belum sepenuhnya beroperasi.
“Ya, mungkin ini sudah mulai nih, mulai mulai awal Januari ada sebagian yang mulai RAT. Nah, tapi kan memang enggak ada usahanya itu, tapi tetap kita laksanakan, menjalankan RAT karena itu wajib RAT tuh walaupun nanti lapornya nihil, karena kan belum ada usaha, belum ada kegiatan,” ujar Latif saat ditemui di ruang kerjanya.
Lini bisnis yang akan digeluti KDM-P nantinya meliputi kebutuhan pokok, mulai dari gerai sembako, distribusi pupuk bersubsidi, hingga pangkalan LPG. Latif optimis kehadiran koperasi ini mampu menjadi penyeimbang pasar ritel modern.
“Jadi istilahnya mungkin nanti bersainglah, bersaing dengan Alfamart, Indomaret. Ya mudah-mudahan artinya diharapkan itu bisa berjalan baik dan secepatnya berjalan. Ya itu diusahakan,” imbuhnya.
Di sisi lain, muncul persoalan teknis di lapangan terkait ketersediaan lahan. Pengawas Koperasi, Firman Setia, mengungkapkan adanya ketidaksinkronan antara standar luas lahan dari Pemerintah Pusat dengan realita geografis di pedesaan Tanah Laut.
“Lahan kita menyediakan desa, desa yang menyediakan. Aset desa atau mungkin ada BMD lah kalau yang tidak punya. Cuma itu masalahnya yang kendalanya, sama ukuran sama, nah sedangkan di desa ni mungkin ada yang gak punya lahan yang ukuran 25 kali 35 itu. Nah itu yang masalahnya,” ungkap Firman.
Pemerintah daerah saat ini berupaya melakukan sinkronisasi, terutama bagi desa-desa yang berada di area lahan basah atau rawa, agar target operasional serentak pada Maret 2026 mendatang tidak meleset dari jadwal.(SANAK.ID/ALI)
