SANAK.ID ,BANJARMASIN — Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos resmi menandatangani Adendum Nota Kesepakatan Bersama terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan. Prosesi penandatanganan tersebut berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Senin (31/8/2026).
Kesepakatan adendum ini mencakup tiga proyek prioritas, meliputi Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Perbaikan Alinyemen Koridor Banjarbaru-Mentewe, serta Pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menyampaikan bahwa Ditjen Bina Marga memberikan dukungan penuh untuk pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat Pulau Kalimantan-Pulau Laut dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,9 triliun. Saat ini, progres fisik pengerjaan telah menyentuh angka 68,2 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028.
Selain jembatan utama, pengerjaan mencakup pelebaran jalan akses pendekat yang terhubung langsung dengan jalan nasional, serta pembangunan jalan akses di sisi Pulau Kalimantan maupun sisi Pulau Laut.
“Penyelesaian untuk jalan pendekat dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di sisi Batu Licin, dan di sisi Kotabaru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan tersebut,” ujar Roy Rizali Anwar.
Khusus proyek Pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut yang membentang sepanjang 75 kilometer (km), total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Pembagian skema pendanaannya terbagi menjadi dua jalur:
APBN Kementerian PU (42 km / Rp1,2 triliun): Telah rampung dikerjakan sepanjang 6,4 km, menyisakan 35,6 km yang membutuhkan alokasi dana sebesar Rp1,02 triliun.
APBD (33 km / Rp868 miliar): Telah dikerjakan sepanjang 12 km, dengan sisa 21 km yang memerlukan pemenuhan anggaran senilai Rp760 miliar.
Dengan rincian tersebut, total dana yang masih dibutuhkan untuk menuntaskan keseluruhan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut adalah sekitar Rp1,8 triliun. Penandatanganan ini menjadi momentum penguat kolaborasi antara Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru, dan Pemkab Tanah Bumbu.
“Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegas Dirjen Bina Marga.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menegaskan bahwa hadirnya jembatan penyeberangan ini merupakan proyek vital yang sudah lama diidam-idamkan oleh warga lokal.
“Ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita. Dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat termasuk pendistribusian seperti sembako mudah diakses,” papar Bupati.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, serta perwakilan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Bangun Banua. Dalam agenda tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Dinas PUPR Kotabaru H. Abdul Hamid, S.ST dan Kepala Diskominfo H. Hendra Indrayana, S.STP., M.IP.
Melalui kesepakatan ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh proyek strategis dapat segera masuk ke tahap rencana kerja operasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di wilayah Kalimantan Selatan. (SANAK.ID/RYAN WARDANI)
