SANAK.ID, Pelaihari– Upaya menciptakan birokrasi yang bersih tidak melulu soal penindakan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran kolektif. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ambil bagian dalam forum virtual “Webinar Seri I Pariwara Antikorupsi 2026” yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/06/2026).
Dari Ruang Barakat, Kantor Sekretariat Daerah, Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli memimpin langsung jalannya diskusi virtual ini. Beliau didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Iwan Persada, serta sejumlah perwakilan dari lintas sektor dinas, mulai dari Inspektorat, DPMPTSP, Disdukcapil, DPMD, hingga jajaran Diskominfostasan.
Fokus utama dalam seminar daring bertajuk “Unboxing the Message: Strategi Menemukan ‘Angle’ Antikorupsi yang Unik” ini adalah meretas cara-cara lama yang kaku dalam menyampaikan pesan integritas. KPK ingin mendorong pemerintah daerah agar mampu mengemas narasi antikorupsi menjadi sebuah konten edukasi publik yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
Narasumber dari lembaga antirasuah tersebut menjelaskan bahwa sebuah imbauan akan sia-sia jika gagal menyentuh sisi emosional warga. Kuncinya terletak pada kemahiran memilih sudut pandang cerita yang selaras dengan problematika sehari-hari masyarakat. Sudut pandang yang tepat dinilai jauh lebih ampuh dalam menggerakkan perubahan perilaku dibanding sekadar slogan formal.
Guna memperkaya perspektif peserta, praktisi komunikasi publik Alia Namira turut dihadirkan untuk membedah dapur pembuatan kampanye kreatif. Dalam sesinya, ia mengupas tuntas formula merancang strategi komunikasi yang efektif, yang diawali dari pemetaan karakteristik audiens hingga penemuan ide segar agar pesan yang disampaikan tepat sasaran.
Bagi Pemkab Tanah Laut, materi yang didapat dari webinar ini menjadi modal penting untuk menyusun program sosialisasi publik yang lebih berdampak ke depan. Langkah ini menjadi bukti konkret dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi. (SANAK.ID/ARIYANI)
